Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pendidikan hadir layaknya manusia yang lahir. Manusia tanpa pendidikan tidak pernah bisa melangsungkan kehidupannya. Hal inilah yang membedakannya dengan hewan. Hewan apapun jenisnya tidak memerlukan pendidikan karena hewan cenderung hidup dalam keadaan stabil, tanpa ada perubahan atau perkembangan. Semua hewan hanya mengalami stabilitas perubahan fisis, bukan psikis. Seekor ikan misalnya, hanya bisa hidup di habitatnya yakni perairan. Air bagi ikan mutlak adanya, dan jika diangkat dari air, sudah pasti ikan itu mati. Tetapi, perubahan dan perkembangan pada manusia mutlak diperlukan. Sejak lahir, bayi manusia masih berada dalam potensi yang harus diubah, dibentuk, selanjutnya dikembangkan oleh orangtuanya melalui perawatan dan pengasuhan sampai dewasa dan bisa hidup sendiri. Sederhananya, pendidikan adalah esensi kehidupan. Oleh karena itu pendidikan awal ada di keluarga, sehingga jika pendidikan itu harus mendidik!

Pendidikan secara harafiah berasal dari bahasa latin educare, dapat diartikan sebagai pembimbingan secara berkelanjutan (to lead forth). Arti tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat labil. Artinya sepanjang hidupnya tidak pernah berada dalam kecukupan baik secara lahir maupun batin, baik secara individual maupun sosial (Suparian Suhartono dalam Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan). Jadi, pendidikan adalah mutlak dan tidak boleh dihalangi. Urgensitas pendidikan menjadikannya salah satu indikator utama untuk pembangunan suatu Bangsa.

Pembangunan merupakan konsep yang harus dianut oleh negara-negara. Negara maju menjadi kiblat dalam pembangunan dunia, meskipun dunia maju jauh lebih sedikit. Gagasan para ekonom dan filsuf politik, baik benar maupun salah, berpengaruh lebih kuat daripada yang diperkirakan selama ini. Memang, dunia ini dikendalikan oleh sekelompok kecil gagasan (Keynes, 1963). Meskipun, konsep pembangunan ada berbagai model dan masih dalam perdebatan, teori pembangunan Marx dan Neo-Marxis memandang pembangunan yang terjadi hanya membuat negara berkembang tergantung dan akhirnya menjadi terbelakang (Kevin P. Cllements: 1999).

Konsep pembangunan sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Jika kita ingin melihat bagaimana pembangunan suatu negara, maka harus diperhatikan pula bagaimana pendidikannya. Pendidikan juga sangat vital peranannya dalam mentransfer nilai-nilai dan jati diri bangsa (van Glinken, 2004). Tidak ada orangtua yang menginginkan anaknya tidak sekolah ataupun putus sekolah. Karena pendidikan merupakan suatu yang vital, maka semua orang membutuhkannya (public needs). Kebutuhan akan pendidikan menjadikan suatu negara harus menyediakan dan tidak membatasi  akses mendapatkan pendidikan.

Pandangan bahwa pembangunan yang benar harus mengikuti pembangunan negara maju, membuat pendidikan harus berkiblat pada negara maju. Kondisi dunia yang semakin terintegrasi di berbagai bidang dengan corak neoliberalisme menjadikan keterikatan antarnegara tanpa batas negara. Seperti yang dikatakan Kenichi Ohmae bahwa negara bangsa telah mengalami state borderless (batas territorial yang menipis), serta aliran dan juga barang-barang yang telah melintasi batas-batas negara. Hal inilah yang dikenal dengan globalisasi ekonomi. Apalagi ketersediaan infrastruktur dan kemajuan teknologi menjadikan proses globalisasi semakin cepat. Akibatnya ekonomi suatu negara semakin bergantung dengan lingkup global, sehingga kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa dilepas dari pengaruh negara lain.

Perkembangan ini menjadikan makna pendidikan bergeser demi pembangunan. Pendidikan yang dibutuhkan setiap orang menjadikan pendidikan adalah keharusan, bahkan menjadi komoditas. Suatu komoditas harus disebarkan (diperdagangkan) sebagai produk ekonomi. Prof. Dr. Sofian Effendi mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmu ekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Pertama adalah sektor Primer, mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor Sekunder yang mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Dan ketiga, sektor Tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Pendidikan menjadi sektor tersier karena dari tidak tahu menjadi tahu, atau dalam hal ini bisa dikatakan terjadi transformasi pengetahuan.

Pandangan pendidikan sebagai komoditas menjadikannya mesti diperdagangkan dan meninggalkan esesnsi pendidikan. Globalisasi semakin menjadikan pendidikan menjadi target kerjasama antarnegara. Namun, doktrin pembangunan oleh negara maju menjadikan negara berkembang tidak punya pilihan selain mengikuti pendidikan negara maju. Hal ini dilakukan dengan kerjasama, bantuan asing, hibah, dan lainnya. Selama ini institusi-institusi multilateral dan bantuan-bantuan yang sifatnya bilateral telah banyak memberikan investasi jumlah besar dan konsisten dalam mendorong pendidikan Indonesia, sebut saja ADB, USAID, AusAID, dan Bank Dunia (Jo Bastiaens:2008). Bantuan ini tentu saja tidak gratis, no free lunch, sehingga negara penerima bantuan tentu akan tergantung.

Mari menengok pendidikan dan pembangunan di Tanah Air kita. Apakah setiap orang dapat mengakses pendidikan? Dan kalaupun telah menempuh pendidikan apakah dapat memberi kontribusi pembangunan Indonesia? Atau bahkan proses pembangunan Indonesia menjadikan pendidikan sulit dijangkau? Setelah Orde Baru, reformasi di bidang pendidikan dijalankan, yakni pergeseran pendidikan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi sekarang pemerintah menjadi fasilitator. Meskipun APBN negara untuk pendidikan sebesar 20 %, namun mari melihat kualitas pendidikan kita. Dalam laporan Education for All (EFA) Global Monitroring Report 2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia hanya berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi ini berada di bawah Malayasia (65), Brunei Darussalam (34), atau Kuba yang berada di posisi 14. Fakta lain dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia untuk penduduk dengan umur 19-24 tahun hanya berkisar di 12.72 pada tahun 2009 dan 13.77 di tahun 2010.

Pertanyaannya sederhana, apakah berbagai kerjasama internasional di bidang pendidikan demi pembangunan Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia? Faktanya, tidak juga. Perguruan Tinggi sebagai tingkat lanjut tertinggi pendidikan bahkan hanya diakses 13 % tahun 2010. Bahkan, pendidikan tinggi semakin sulit diakses karena mahalnya biaya kuliah. UU Perguruan Tinggi tahun 2012 menjadikan pendidikan semakin sulit diakses. Esensi otonomi dalam UU PT menjadikan suatu universitas dapat mencari dana secara otonom dan tidak bergantung sepenuhnya dengan pemerintah. Hal ini menjadikan donatur yang masuk ke universitas boleh saja individu bahkan perusahaan yang berorientasi profit. UU PT No.90 bahkan menyatakan bolehnya Perguruan Tinggi Asing berada di Indonesia. Apalagi, ASEAN Community 2015 sudah di depan mata.

Pertanyaannya sederhana, masih bisakah kita mengakses pendidikan dengan berbagai kondisi yang terbangun sekarang? Apakah pembangunan Indonesia berdasarkan pendidikan atau malah pembangunan menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan sulit diakses?

Seharusnya kita MEMBANGUN DENGAN MENDIDIK.
Jadi, pembangunan harus mengutamakan pendidikan yang tentu saja mengembangkan dan memberi manfaat.

 

Selamat Hari Pendidikan Nasional!

 

Penulis adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar periode 2011-2012.
Esai ini disampaikan pada Diskusi Kontemporer Vektoril (DISKOVERI) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNHAS pada tanggal 27 Februari 2014.